Contohdalam penetapan metode pengadaan (a) Jika hasil survey ketersediaan barang (bahan/alat) dan jasa di desa ada dan lebih dari 3 (tiga) penyedia barang (bahan/alat) dan jasa, maka ditetapkan metode pengadaan dengan survey pembanding harga atau pemilihan langsung (tergantung batasan nilainya).
15 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 16.
PENGADAANBARANG/JASA DI LINGKUNGAN KKP - BOGOR, 26 SEPTEMBER 2019 - OLEH: INSPEKTUR JENDERAL KKP. PMK Permendagri Perka LKPP Penatausahaan Keuangan PBJ HPS, proses pemilihan penyedia barang/jasa dan evaluasi, rekayasa dan penyelahgunaan wewenang lembagakebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia, menimbang : a. Nomor15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; 2 - Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara. PerpresNo. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Perbedaan Perpres No 21 Tahun 2021 dengan Perpres No 16 Tahun 2018 sNUU6l.